BeritaAktual87.net, KARAWANG - Ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Patriot Bersatu (LSM GPB) Denis, FW, S.H meminta Presiden RI untuk mengevaluasi kembali kebijakan Kementrian pendidikan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) berbasis online dengan syarat penerimaan siswa kriteria berprestasi akademik.
Menurutnya, hal itu dikarenakan banyak calon peserta didik yang terbengkalai, meskipun tempat tinggalnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah.
"Jadi, kami meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi ulang kait PPDB penerimaan siswa baru secara online berbasis prestasi," ujarnya, kepada Berita Aktual, Sabtu (12/7/2025).
Selain itu, lanjutnya akibat hal tersebut banyak orang tua yang tidak mampu untuk mendaftarkan sekolahan anaknya ke sekolah swasta. Karena harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar di tengah himpitan ekonomi.
"Kalau memang tidak tercover oleh pihak sekolah dengan alasan overload peserta didik, kenapa tidak membuat lagi sekolah negeri daripada harus memberikan izin kepada sekolah swasta kalau anggaran untuk itu masih ada dan Pemerintah mampu untuk membangun sekolah tambahan," paparnya.
Jika mengutamakan jalur prestasi akademik, kata dia hal itu bukan alasan yang relevan."Kalau seperti ini niscaya bertentangan sekali dengan kebijakan pemerintah atau dengan program pemerintah terkait wajib belajar 9 tahun, karena ketika yang diterimanya secara online berbasis prestasi akademik itu hanya murid-murid yang pintar Bagaimana murid-murid yang prestasinya di bawah rata-rata?. Kan sekolah itu menciptakan dari orang bodoh menjadi pintar dari seorang yang tidak tahu menjadi tahu dari anak yang tidak bisa membaca hingga mahir membaca jadi tolonglah ketika membuat kebijakan itu pikirkan dulu dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah jangan sampai bertolak belakang membuat pusing masyarakatnya jangan dibebani oleh hal-hal yang sulit," paparnya.
Jadi, sekali lagi kami dari Dewan Perwakilan Pusat (DPP LSM GPB) dan saya selaku ketua umum meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia khususnya kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto agar mengevaluasi kembali kementerian pendidikan yang telah menerapkan sistem penerimaan siswa secara online berbasis prestasi akademik.
"Jika menteri tidak sanggup lebih baik di copot jabatannya," tukas Denis. (Red)
0 Komentar