Foto : Bupati Bogor, Rudy Susmanto
BeritaAktual87.net, BOGOR - Maraknya kasus tawuran antar pelajar di tiap daerah membuat Pemprov Jabar mengeluarkan kebijakan wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah.
Nantinya, para pelajar yang bermasalah akan digembleng dengan pendidikan ala militer oleh TNI-Polri selama kurun waktu enam bulan. Adapun, kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi maraknya tingkat kenakalan remaja.
Menanggapi hal itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu memperhatikan karakteristik sosial kemasyarakatan di Bumi Tegar Beriman untuk menjalankan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tersebut.
"Kalau kita melihatnya nanti mengikuti arah kebijakan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi," ujar Rudy Susmanto kepada wartawan di Cibinong, Jumat, (2/5/25).
"Tetapi kita tetap mengedepankan aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor," tambahnya.
Menurutnya, tiap wilayah di Jawa Barat memiliki karakteristik sosial yang berbeda-beda. Sehingga, Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan Purwakarta yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
"Tiap wilayah tentu punya karakteristik masyarakat yang berbeda-beda," pungkasnya.
Terpisah, Menanggapi hal yang sama, Walikota Bogor, Dedie A Rachim menyebutkan, , konsep tersebut bisa diterapkan dengan syarat ada kriteria yang jelas mengenai siapa yang layak masuk dalam program tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pendekatan disiplin seperti itu tidak boleh sembarangan dan harus tetap sesuai aturan.
"Harus ada kriteria yang jelas terkait anak nakal itu seperti apa. Pendekatannya juga harus bertahap, misalnya dulu dari pelanggaran seperti tidak pakai helm, knalpot bising, atau belum punya SIM. Dari situ kita tanamkan kesadaran dan ketaatan hukum," ujar Dedie. (Red)
Nantinya, para pelajar yang bermasalah akan digembleng dengan pendidikan ala militer oleh TNI-Polri selama kurun waktu enam bulan. Adapun, kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi maraknya tingkat kenakalan remaja.
Menanggapi hal itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu memperhatikan karakteristik sosial kemasyarakatan di Bumi Tegar Beriman untuk menjalankan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tersebut.
"Kalau kita melihatnya nanti mengikuti arah kebijakan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi," ujar Rudy Susmanto kepada wartawan di Cibinong, Jumat, (2/5/25).
"Tetapi kita tetap mengedepankan aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor," tambahnya.
Menurutnya, tiap wilayah di Jawa Barat memiliki karakteristik sosial yang berbeda-beda. Sehingga, Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan Purwakarta yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
"Tiap wilayah tentu punya karakteristik masyarakat yang berbeda-beda," pungkasnya.
Terpisah, Menanggapi hal yang sama, Walikota Bogor, Dedie A Rachim menyebutkan, , konsep tersebut bisa diterapkan dengan syarat ada kriteria yang jelas mengenai siapa yang layak masuk dalam program tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pendekatan disiplin seperti itu tidak boleh sembarangan dan harus tetap sesuai aturan.
"Harus ada kriteria yang jelas terkait anak nakal itu seperti apa. Pendekatannya juga harus bertahap, misalnya dulu dari pelanggaran seperti tidak pakai helm, knalpot bising, atau belum punya SIM. Dari situ kita tanamkan kesadaran dan ketaatan hukum," ujar Dedie. (Red)
0 Komentar