BeritaAktual87.net, KARAWANG - Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Sampah, Kota Baru (GMPSK) mengancam akan memblokir akses jalan menuju ke tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Jalupang, Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Aksi tersebut dilatar belakangi kekecewaan mendalam terhadap sistem pengelolaan sampah yang dinilai mencemari lingkungan karena masih menggunakan metode open dumping.
"Ini sudah tidak bisa dibiarkan, kami akan blokir akses jalan jika tidak ada pembenahan dan perbaikan," tegas Presidium Gerakan Masyarakat Peduli Sampah Kotabaru (GMPSK), Irawan pada Selasa (22/4/2025).
Ia menjelaskan, sampah di TPA Jalupang ketinggiannya mencapai 14 meter dengan aliran air limbah atau air lindi yang langsung menuju ke lingkungan warga serta areal persawahan.
Pada setahun lalu pihaknya melakukan audensi di kantor Pemkab Karawang menuntut adanya pengolahan sampah di TPA Jalupang. "Adapun jawaban dari Pemkab Karawang, yakni akan melakukan pengolahan sampah di TPA Jalupang di tahun 2025 ini," ungkapnya.
Bahkan lanjut Irawan, Pemkab Karawang melalui Dinas DLHK sudah melakukan kunjungan ke TPA Banyumas. "Tapi sampai sekarang belum ada juga tindakan dan upaya perbaikan," katanya.
Menurutnya, sistem open dumping itu melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang melanggar sistem tersebut.
Pihaknya juga akan mengadukan hal itu ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Kami akan melakukan gerakan penolakan dan pemblokiran akses jalan untuk mobil-mobil yang membuang sampah ke TPAS Jalupang dalam waktu dekat," pungkas Irawan. ( Red )
Aksi tersebut dilatar belakangi kekecewaan mendalam terhadap sistem pengelolaan sampah yang dinilai mencemari lingkungan karena masih menggunakan metode open dumping.
"Ini sudah tidak bisa dibiarkan, kami akan blokir akses jalan jika tidak ada pembenahan dan perbaikan," tegas Presidium Gerakan Masyarakat Peduli Sampah Kotabaru (GMPSK), Irawan pada Selasa (22/4/2025).
Ia menjelaskan, sampah di TPA Jalupang ketinggiannya mencapai 14 meter dengan aliran air limbah atau air lindi yang langsung menuju ke lingkungan warga serta areal persawahan.
Pada setahun lalu pihaknya melakukan audensi di kantor Pemkab Karawang menuntut adanya pengolahan sampah di TPA Jalupang. "Adapun jawaban dari Pemkab Karawang, yakni akan melakukan pengolahan sampah di TPA Jalupang di tahun 2025 ini," ungkapnya.
Bahkan lanjut Irawan, Pemkab Karawang melalui Dinas DLHK sudah melakukan kunjungan ke TPA Banyumas. "Tapi sampai sekarang belum ada juga tindakan dan upaya perbaikan," katanya.
Menurutnya, sistem open dumping itu melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang melanggar sistem tersebut.
Pihaknya juga akan mengadukan hal itu ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Kami akan melakukan gerakan penolakan dan pemblokiran akses jalan untuk mobil-mobil yang membuang sampah ke TPAS Jalupang dalam waktu dekat," pungkas Irawan. ( Red )
0 Komentar